Jeritanku

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Di masa-masa Anda masih menduduki bangku pendidikan atau Anda yang sementara ini masih berstatus pelajar tingkat menengah, pernakah Anda mencita-citakan sebuah impian tapi dengan kesadaran Anda sepenuhnya Anda berfikir bahwa keinginan Anda tersebut hanyalah sebatas impian yang tak akan Anda gapai karena menyadari akan posisi Anda terhadap keluarga / kerabat atau lingkungan dimana semua itu menjadi salahsatu faktor yang tidak memungkinkan Anda untuk menggapai tujuan Anda tersebut. Menurut saya, faktor-faktor tersebut tidak terlepas dari masalah klasik yaitu himpitan perekonomian keluarga, dan misalkan di samping itu, di dalam keluarga Anda ditempatkan pada sebuah tanggung jawab besar, tentu Anda harus berfikir seribu kali antara masa depan / cita-cita dan kepentingan orang tua maupun saudara-saudara Anda.

Ya! sebagai warga negara Indonesia, kita harus memaklumi akan kecenderungan masalah yang mewarnai kondisi masyarakat dan pendidikan di negeri Ini. Salahsatunya seperti masalah di atas yang mencerminkan image dari kebijakan pemerintah, entah apa yang telah merasuki pola pikir pemerintah yang menempatkan UUD 1945 (mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap kebebasan warga negara RI mendapatkan pendidikan) sebagai teks kalimat yang hanya memenuhi isi kitab UUD tersebut. Jadi tidak perlu heran mengapa hanya orang-orang kaya saja yang mampu mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan prasarana yang memadai. Sedangkan yang hidup mereka paspasan hanya mampu mendapatkan pendidikan yang paspasan pula, padahal tidak sedikit dari mereka mempunya kecerdasan otak yang bisa menjadi investasi untuk kemajuan bangsa Ini. Tapi kita harus kembali pada kebijakan pemerintah yang mengatur semua itu, kenapa ? Karena pemerintahpun terkait dengan beberapa pertanyaan berikut. Kemana arah aliran dana dari hasil pungutan pajak pemerintah terhadap masyarakat ? Kami sadar betul bahwa gaji guru yang minim, gaji para pegawai pemerintah, biaya pembangunan infrastuktur mewah pemerintah dan masyarakat umum yang sederhana, gaji dan sarana militer yang sudah tua, semua berasal dari segala macam modus penagihan pajak oleh pemerintah.
Tapi kamipun tahu akan nilai Rupiah yang tidak sedikit, jadi jauh di luar akal sehat jika semua dana tersebut bisa habis di bagi.
Apakah sisa dana tersebut telah habis di gajikan kepada pejabat elit pemerintah ? Ataukah habis di selipkan ke dalam perut pejabat korup ? Mengapa para pengambil kebijakan di pemerintahan seolah-olah harus seribu kali berpikir untuk mengaplikasikan dana tersebut kepada orang-orang miskin yang membutuhkannya untuk biaya pendidikan ? Bisa sajakan dana tersebut di gunakan untuk membangun sarana pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh pelosok Tanah Air ?

Oleh : Rudy